Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.
Panjar Biaya Perkara bisa di lakukan VIA online dan chat operator VIA Whatsapp.
Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.
SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan.
Aplikasi Notifikasi Perkara melalui Whatsapp Pengadilan Agama Lumajang untuk mengetahui perkembangan Info Perkara dan sebagai reminder untuk Para pihak untuk pengambilan AC, KTP & KK terupdate.
Sistem PTSP yang berbasis Online yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan pelayanan seperti informasi, produk pengadilan dan posbakum.
Aplikasi untuk mempermudah untuk pemahaman dan pelacakan Tahapan proses berbagai aplikasi layanan.
All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
: : : ZONA INTEGRITAS : : :
